Sejarah
Ruang Akasia, Hotel Furaya Pekanbaru
(0761) 8656545

Apindo Member of Asean Confederation of Employers (ACE)  Apindo Member of :  Apindo Member of :

Sejarah

Sejarah Apindo

Terlahir pada 31 Januari 1952, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) awalnya berdiri dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Pasca perjuangan kemerdekaan usai, pembangunan di segala bidang mulai menjadi perhatian, salah satunya pada bidang sosial ekonomi. Bidang ini pula yang merupakan hal baru di dunia usaha.

Permasalahan terkait dunia usaha mulai muncul, seperti isu hubungan industrial dan ketenagakerjaan, serta perburuhan. Tuntutan yang diperjuangkan para buruh mengalami perubahan, dimana sebelum kemerdekaan, tuntunan kaum buruh menjadi pergerakan dalam rangka mencapai kemerdekaan. Di era pasca kemerdekaan, telah muncul tuntutan untuk mendapatkan hak perlindungan kerja yang lebih baik sehingga hal ini memicu munculnya permasalahan hubungan kerja yang melibatkan buruh dengan majikan.

 

Seiring dengan meningkatnya isu di bidang perburuhan dan hubungan industrial, para majikan mempertimbangkan pentingnya satu wadah yang mampu menjadi forum komunikasi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang hubungan industrial dan buruh. kepentingan pemerintah dan para majikan. Dalam lingkup yang lebih luas, forum tersebut bisa menyuarakan aspirasi para majikan kepada pemerintah maupun organisasi lain, baik di dalam dan luar negeri, yang terkait dalam dunia hubungan industrial dan perburuhan.

 

Forum ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga pada 31 Januari 1952, tercetus Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, PUSPI kembali berubah nama menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui Musyawarah Nasional (Munas) APINDO II di Surabaya, tahun 1985. 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan liberalisasi perdagangan yang membawa pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat dunia, kompetisi efisiensi, produktivitas, dan jejaring menjadi kata kunci keberhasilan negara-negara dalam menghadapi perubahan global tersebut. Sebaliknya, perekonomian negara yang tidak dikelola secara efisien dan efektif tidak akan mampu berkompetisi sehingga akan tertinggal dalam perubahan global.

 

Sementara itu, krisis multidimensi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme, birokrasi yang tidak efisien, peraturan yang tidak konsisten dan rendahnya produktivitas serta maraknya tuntutan buruh, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya mendorong terjadinya pelarian modal secara besar-besaran.

 

Konsekuensi dari kondisi seperti ini adalah semakin meningkatnya penggangguran dan tingginya angka kemiskinan. Salah satu upaya untuk penanganan tekanan berat terhadap perekonomian Nasional adalah membangun hubungan industrial yang sehat, aman, dan harmonis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dan berkesinambungan.

 

MENGAPA HARUS MENJADI ANGGOTA APINDO

Apindo adalah anggota Dewan Pengupahan sebagai perwakilan dunia usaha dalam penetapan UMP/UMK/UMSP.

Apindo adalah anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian masalah hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan.

Apindo diberikan hak untuk mengusulkan hakim ad-hoc di PHI pada setiap tingkatan PHI dari MA sampai Pengadilan Negeri (PN).

Apindo siap membantu menyediakan lawyer yang kompeten dan berpengalaman dalam proses PHI (Konsultatif, Pendampingan, Legal Opinion maupun legal action.

LAYANAN APINDO UNTUK ANGGOTA

Satu

Membantu Agenda & Fasilitasi

  • Pertemuan Dengan Pemerintah Pusat.
  • Pertemuan Demgan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Riau.
  • Business Meeting Dengan Perusahaan Lokal, Nasional maupun International.
  • Pengajuan Judical review atas regulasi yang memberatkan dunia usaha.
Dua

Sosialisasi Kebijakan (regulasi) pemerintah baik bersifat perubahan maupun regulasi baru.

Tiga

Pelatihan-pelatihan Inhouse dan Sertifikat Kompetensi melalui Apindo Trainning Center (ATC).

Empat

Penerbitan surat rekomendasi APEC Travel Business Card (ABTC) yaitu Kartu Perjalanan Pebisnis dimana pemegang ABTC tidak perlu lagi mengajukan permohonan VISA setiap kali ingin bepergian ke 19 negara partisipan serta mendapat fasilitas pelayanan dibandara dengan jalur khusus yang berlaku dinegara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC yaitu Australia, Brunai Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Rusia, Singapure, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang & Korea Selatan.

Lima

Layanan Konsultatif masalah pengembangan investasi, industrial relation, human resources dan kajian atas regulasi pemerintah pusat dan daerah.

Enam

Penyelesaian Masalah/ sengketa bisnis diluar pengadilan melalui Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia (PAMI) DPN APINDO.

  • Asosiasi
  • Pengusaha
  • Indonesia